Google kembali menjadi sorotan setelah perusahaan teknologi raksasa tersebut menyetujui pembayaran sebesar US$68 juta untuk menyelesaikan gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran privasi pengguna melalui layanan asisten suara miliknya. Gugatan ini menuding bahwa asisten suara Google telah merekam percakapan pengguna tanpa izin, lalu memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan komersial seperti iklan tertarget.
Kesepakatan ini merupakan penyelesaian dari gugatan class action yang menuduh Google melakukan perekaman dan penyadapan komunikasi pribadi secara sengaja tanpa persetujuan pengguna. Meski menyetujui pembayaran, Google menegaskan tidak mengakui adanya pelanggaran hukum dalam kasus ini. Namun, gugatan tersebut menyebut bahwa data yang dikumpulkan dari rekaman suara pengguna diduga dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin, termasuk untuk kepentingan periklanan dan analisis data lainnya.
Fokus utama kasus ini terletak pada fenomena yang dikenal sebagai false accepts. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika asisten suara Google secara tidak sengaja aktif dan mulai merekam percakapan, meskipun pengguna tidak mengucapkan kata pemicu (wake word) yang seharusnya menjadi syarat aktivasi. Dalam situasi seperti ini, pengguna disebut tidak menyadari bahwa percakapan mereka sedang direkam oleh perangkat.
Isu penyadapan oleh perangkat pintar sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, banyak pengguna di Amerika Serikat mencurigai bahwa gawai mereka mendengarkan percakapan pribadi secara diam-diam. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi, kecurigaan tersebut kini semakin sering berujung pada gugatan hukum.
Kasus Google ini juga mengingatkan pada peristiwa serupa yang melibatkan Apple pada tahun 2021. Saat itu, Apple sepakat membayar US$95 juta untuk menyelesaikan gugatan yang menuduh asisten suara Siri merekam percakapan pengguna tanpa adanya perintah langsung. Kedua kasus ini memperkuat kekhawatiran publik terkait transparansi dan keamanan teknologi berbasis suara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Google memang kerap menghadapi tekanan hukum terkait isu privasi. Pada tahun lalu, perusahaan tersebut bahkan menyetujui pembayaran US$1,4 miliar kepada negara bagian Texas untuk menyelesaikan dua gugatan yang menuduh pelanggaran undang-undang perlindungan data.
Rangkaian kasus ini menjadi pengingat penting bagi pengguna dan regulator bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan privasi. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan perangkat pintar, isu keamanan data diperkirakan akan terus menjadi perhatian utama di pasar global.
