Di saat sebagian besar dunia kripto tengah merayakan kemenangan Ripple atas SEC yang menandai titik balik besar bagi regulasi kripto di AS muncul kejutan dari arah tak terduga. Negara bagian Oregon justru melayangkan gugatan baru terhadap Coinbase, menandakan bahwa badai regulasi belum sepenuhnya reda.
Langkah ini bukan hanya kontradiktif terhadap gelombang keputusan pengadilan federal sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa perang hukum atas aset digital kini memasuki babak baru: pertarungan antar negara bagian.
SEC Tarik Diri, Ripple Menang, Coinbase Lega… Sementara
Beberapa minggu sebelumnya, dua peristiwa penting terjadi:
1. SEC secara resmi menarik gugatan federal terhadap Coinbase tanpa penjelasan substansial terhadap tuduhan awal mereka.
2. Ripple (XRP) mencetak kemenangan besar di pengadilan ketika Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa penjualan XRP di bursa publik tidak tergolong sekuritas. Ini menjadi preseden hukum yang sangat penting bagi industri kripto secara keseluruhan.
Ditambah lagi, terjadi perubahan internal signifikan di tubuh SEC. Sang ketua, Gary Gensler, digeser ke posisi IT, dan digantikan oleh Paul Atkins, sosok yang sebelumnya dikenal dekat dengan industri aset digital.
Masuk Oregon Gugatan Lokal Bernuansa Politik?
Tak lama setelah itu, Jaksa Agung Oregon melayangkan gugatan terhadap Coinbase, dengan tuduhan bahwa platform tersebut telah memperjualbelikan sekuritas tidak terdaftar kepada investor di negara bagian tersebut.
Namun yang membuat kasus ini kontroversial adalah respons tajam dari pihak Coinbase. Kepala Legal Coinbase, Paul Grewal, menyebut gugatan ini sarat kepentingan politik dan mengabaikan fakta hukum penting dari pengadilan federal.
“Gugatan ini menghilangkan fakta-fakta penting dari kemenangan kami atas SEC, dan mengandalkan firma hukum swasta yang punya kepentingan finansial,” ujar Grewal melalui akun X pada 18 April.
Lebih lanjut, ia menyoroti lima poin dalam dokumen gugatan yang disebut sebagai bukti kuat adanya agenda tersembunyi termasuk penyebutan Atkins sebagai “crypto lobbyist” hingga ketidaksukaan terhadap pemindahan tim hukum SEC.
Apa Sebenarnya yang Dipermasalahkan Oregon?
Menurut dokumen resmi, Oregon mendasarkan gugatannya pada Oregon Revised Statute 59.331, yang mengatur penawaran sekuritas kepada publik tanpa pendaftaran. Coinbase dituduh:
* Memfasilitasi penjualan aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas tidak terdaftar;
* Menerapkan klausul arbitrase dan larangan class action dalam syarat layanan, yang dianggap merugikan hak-hak konsumen;
* Mengabaikan kerangka regulasi negara bagian yang telah dibentuk oleh legislatif Oregon untuk melindungi investor lokal.
Dalam pernyataan publiknya, kantor jaksa menyebut bahwa “Coinbase selama bertahun-tahun telah mengabaikan struktur hukum yang sah untuk melindungi warga Oregon.”
Mengapa Ini Penting? Arah Regulasi Kripto di AS Semakin Terfragmentasi
Kasus ini mencerminkan kompleksitas lanskap hukum aset digital di Amerika Serikat. Di satu sisi, pengadilan federal mulai membuka jalan bagi adopsi dan kepastian hukum kripto. Namun di sisi lain, negara bagian bisa melangkah sendiri dengan interpretasi hukum yang berbeda membuat perusahaan seperti Coinbase terjebak di tengah pusaran yang membingungkan.
Regulasi oleh penegakan hukum (regulation by enforcement) yang sempat jadi ciri khas SEC, kini berubah bentuk menjadi regulasi oleh negara bagian.
Dengan 50 negara bagian dan potensi 50 interpretasi hukum yang berbeda terhadap kripto, bisakah AS menjadi pemimpin global dalam inovasi digital jika sistem hukumnya tidak seragam?
Jalan Coinbase Masih Panjang
Meski SEC mundur dan XRP menang, Coinbase masih harus berhadapan dengan gugatan-gugatan seperti yang dilayangkan oleh Oregon. Gugatan ini menandakan bahwa ketidakpastian hukum terhadap kripto di AS belum berakhir, justru mungkin baru dimulai.
Dengan pengawasan publik semakin tajam dan industri kripto makin dewasa, konflik antara inovasi dan regulasi masih jadi tema utama tahun 2025 ini.
