Bitcoin (BTC) semakin mendapat perhatian di panggung global sebagai aset cadangan nasional. Dari Amerika Serikat hingga Jepang, diskusi tentang potensi Bitcoin sebagai bagian dari neraca keuangan negara terus menguat.
Dalam satu tahun terakhir, minat terhadap Bitcoin sebagai cadangan nasional telah mencakup lima benua, dengan sembilan negara mempertimbangkan langkah bersejarah ini.
!Bitcoin sebagai aset cadangan, meskipun ide ini mendapat penolakan dari Perdana Menteri Shigeru Ishiba.
Di sisi lain, Hong Kong melihat peluang adopsi Bitcoin sebagai cara untuk memperkuat stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
### Pendorong Utama dan Tantangan di Depan
Dorongan untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan nasional datang dari sejumlah faktor. Negara-negara seperti Rusia dan Venezuela, yang menghadapi sanksi internasional dan krisis ekonomi, melihat Bitcoin sebagai cara untuk mendukung perdagangan lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Namun, skeptisisme tetap menjadi tantangan utama. Banyak pemimpin dunia masih meragukan potensi Bitcoin sebagai alat stabilisasi ekonomi, terutama di tengah volatilitasnya yang tinggi. Meski begitu, diskusi yang terus berkembang menunjukkan bahwa Bitcoin semakin diakui sebagai bagian dari sistem keuangan global.
 yang akan mengalokasikan 5% cadangan negara dalam bentuk Bitcoin. Proposal ini bertujuan untuk melindungi ekonomi Brasil dari volatilitas mata uang global dan risiko geopolitik.</p>
<p>### Eropa dan Asia: Dari Swiss hingga Jepang</p>
<p>Di Eropa, Czechia dan Polandia menjadi sorotan utama. Gubernur Bank Nasional Ceko, Aleš Michl, menyatakan bahwa Bitcoin tengah dipertimbangkan dalam strategi diversifikasi cadangan devisa negara. Sementara itu, kandidat presiden Polandia, Sławomir Mentzen, menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari platform kampanyenya.</p>
<p>Swiss juga bergerak ke arah yang sama. Proposal untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan nasional tengah diajukan melalui referendum, didukung oleh tokoh-tokoh penting di sektor kripto.</p>
<p>Di Asia, Jepang dan Hong Kong ikut meramaikan diskusi. Legislator Jepang Satoshi Hamada mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan <a href=){kind=link}