World Liberty Financial, perusahaan yang mendapat dukungan dari Donald Trump, telah menandatangani Letter of Intent dengan Pakistan Crypto Council untuk mendorong percepatan adopsi kripto di Pakistan, salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Selatan.
Lewat kerja sama ini, World Liberty akan membantu Dewan dalam meluncurkan regulatory sandbox untuk menguji produk berbasis blockchain, memperluas pemanfaatan stablecoin untuk remitansi dan perdagangan, mengeksplorasi tokenisasi aset dunia nyata, serta mendukung pengembangan protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Pendiri World Liberty — Zach Witkoff, Zak Folkman, dan Chase Herro — menandatangani perjanjian ini dalam sebuah pertemuan dengan CEO Pakistan Crypto Council, Bilal bin Saqib. Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral Pakistan, Menteri Keuangan, dan Sekretaris IT.
Donald Trump dan keluarganya memberikan dukungan saat peluncuran World Liberty tahun lalu dan menerima sebagian keuntungan dari platform ini.
Pakistan Crypto Council adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengatur industri kripto sekaligus mendorong adopsi lebih luas dan menarik investasi asing.
Menurut laporan Chainalysis, Pakistan menempati posisi kesembilan dalam tingkat adopsi kripto global pada tahun lalu, dengan sekitar 25 juta pengguna aktif dan transaksi tahunan mencapai 300 miliar dolar AS. Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, menegaskan bahwa negara ingin memanfaatkan potensi generasi mudanya, di mana sekitar 60% dari total penduduk berusia di bawah 30 tahun.
“Generasi muda dan sektor teknologi adalah aset terbesar Pakistan. Melalui kemitraan seperti ini, kami membuka jalan baru untuk investasi, inovasi, dan posisi kepemimpinan di ekonomi blockchain dunia,” ungkap Aurangzeb.
Pakistan kini berupaya menyeimbangkan inovasi di bidang kripto dengan penguatan regulasi. Ketiga pendiri World Liberty juga baru-baru ini bertemu dengan mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, yang kini menjadi penasihat Pakistan Crypto Council untuk mendukung pengembangan regulasi dan inovasi kripto di negara tersebut.
Sementara itu, Badan Investigasi Federal (FIA) Pakistan mengajukan kerangka regulasi kripto pada 10 April, yang bertujuan untuk menangkal pendanaan terorisme, mencegah pencucian uang, dan memperketat kontrol Know Your Customer (KYC).
Direktur FIA, Sumera Azam, menjelaskan bahwa kerangka tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan nasional.
Kerangka ini masih menunggu persetujuan legislatif dan masukan dari pelaku industri kripto, dengan implementasi bertahap yang direncanakan mulai tahun 2026.
Pendekatan baru ini sangat berbeda dibandingkan sikap Pakistan pada Mei 2023, ketika mantan Menteri Keuangan Aisha Ghaus Pasha menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan pernah melegalkan penggunaan kripto karena kekhawatiran terkait regulasi Financial Action Task Force (FATF).
