Pemerintah daerah di Tiongkok dilaporkan sedang mencari cara untuk menjual aset kripto yang telah mereka sita, meskipun menghadapi kesulitan karena larangan resmi negara terhadap perdagangan dan bursa kripto.
Kurangnya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan kripto sitaan membuat pendekatan antar wilayah menjadi tidak seragam dan kurang transparan. Beberapa pakar hukum khawatir situasi ini bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
Laporan menyebutkan bahwa beberapa pemerintah daerah menggandeng perusahaan swasta untuk menjual kripto tersebut di pasar luar negeri dan menukarnya dengan uang tunai guna menambah anggaran daerah. Pada akhir 2023, mereka diketahui memiliki sekitar 15.000 Bitcoin senilai sekitar 1,4 miliar dolar AS. Penjualan ini pun menjadi sumber pemasukan penting bagi mereka.
Tiongkok sendiri diperkirakan menyimpan sekitar 194.000 BTC, yang nilainya mencapai sekitar 16 miliar dolar AS, menjadikannya negara pemegang Bitcoin terbesar kedua setelah Amerika Serikat.
Profesor Chen Shi dari Zhongnan University of Economics and Law menyebut bahwa langkah penjualan tersebut hanya merupakan solusi sementara, dan secara hukum tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan larangan perdagangan kripto di Tiongkok.
Meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan aset digital, seperti penipuan daring, pencucian uang, hingga perjudian ilegal, turut memperparah permasalahan. Bahkan, pada tahun 2024, pemerintah telah menuntut lebih dari 3.000 orang karena keterlibatan dalam pencucian uang menggunakan kripto.
Seorang pengacara di Shenzhen, Guo Zhihao, berpendapat bahwa bank sentral Tiongkok lebih tepat untuk mengelola aset kripto yang disita, baik dengan menjualnya ke luar negeri maupun menyimpannya sebagai cadangan nasional.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ru Haiyang, co-CEO bursa kripto HashKey di Hong Kong, yang mengatakan bahwa Bitcoin sitaan sebaiknya dimanfaatkan sebagai cadangan strategis, meniru kebijakan Presiden AS, Donald Trump.
Selain itu, ada usulan untuk mendirikan dana kedaulatan kripto di Hong Kong, mengingat perdagangan aset digital di wilayah tersebut diperbolehkan secara hukum.
Isu ini semakin disorot di tengah meningkatnya tensi dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta langkah Trump yang berencana mengatur stablecoin dan mendorong pertumbuhan industri kripto. Sejumlah pengamat meyakini bahwa kebijakan tarif dari Tiongkok berpotensi melemahkan nilai tukar yuan, yang bisa memicu perpindahan aset ke kripto sebagai alternatif.
