Google kembali harus membayar mahal akibat isu privasi yang selama bertahun-tahun membayangi industri teknologi global. Perusahaan raksasa di balik mesin pencari terbesar dunia itu sepakat membayar US$68 juta, atau setara lebih dari Rp1 triliun, untuk menyelesaikan gugatan class action terkait dugaan pelanggaran privasi oleh layanan Google Assistant. Kesepakatan ini diajukan ke Pengadilan Federal San Jose, California, dan masih menunggu persetujuan hakim distrik Amerika Serikat, Beth Labson Freeman.
Gugatan tersebut menuding Google telah secara tidak sah merekam dan menyebarkan percakapan pribadi pengguna ponsel pintar ketika Google Assistant aktif tanpa disengaja. Para penggugat menyebut, aktivasi tersebut terjadi bukan karena perintah pengguna, melainkan akibat kesalahan sistem dalam mendeteksi kata kunci seperti “Hey Google” atau “Okay Google”. Fenomena ini dikenal sebagai false accepts, sebuah istilah teknis yang kini berubah menjadi masalah hukum bernilai puluhan juta dolar.
Menurut dokumen pengadilan, pengguna mengklaim bahwa rekaman percakapan yang terjadi akibat false accepts itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan iklan bertarget. Jika tuduhan tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan menyentuh inti bisnis Google yang sangat bergantung pada data pengguna. Dalam konteks ini, privasi dan model bisnis iklan digital bertabrakan secara langsung.
Google sendiri membantah telah melakukan pelanggaran hukum. Namun, perusahaan yang berbasis di Mountain View, California, itu memilih jalan damai demi menghindari risiko litigasi yang berkepanjangan, mahal, dan penuh ketidakpastian. Dalam pernyataan resminya, Google juga menolak memberikan komentar lebih lanjut terkait kesepakatan tersebut. Sikap diam ini lazim dalam penyelesaian gugatan class action, tetapi tetap menyisakan tanda tanya di mata publik.
Kesepakatan ini mencakup pengguna yang membeli perangkat Google atau mengalami false accepts sejak 18 Mei 2016. Rentang waktu yang panjang ini menunjukkan betapa lamanya isu tersebut berlangsung tanpa benar-benar disadari oleh sebagian besar pengguna. Dari total dana settlement, pengacara pihak penggugat berpotensi menerima hingga sepertiga nilai kesepakatan, sekitar US$22,7 juta, sebagai biaya hukum.
Kasus Google ini bukan yang pertama di industri teknologi. Pada Desember 2024, Apple juga menyetujui pembayaran US$95 juta untuk menyelesaikan gugatan serupa terkait asisten suara Siri. Dua perusahaan teknologi terbesar dunia kini menghadapi tuduhan yang hampir identik: teknologi asisten suara mereka dinilai terlalu “sensitif” dan berpotensi melanggar privasi pengguna. Pola ini memunculkan kekhawatiran bahwa persoalan tersebut bersifat struktural, bukan insidental.
Bagi regulator, kasus ini memperkuat argumen bahwa pengawasan terhadap pengumpulan data suara harus diperketat. Bagi publik, ini menjadi pengingat bahwa kemudahan teknologi sering datang dengan harga tersembunyi. Sementara bagi investor, isu ini menambah dimensi risiko baru yang sebelumnya kerap diabaikan, yakni risiko hukum dan reputasi di luar laporan keuangan.
Secara finansial, pembayaran US$68 juta tidak akan mengguncang neraca Alphabet. Namun secara strategis, dampaknya jauh lebih dalam. Kepercayaan pengguna adalah aset yang tidak tercatat di laporan keuangan, tetapi sangat menentukan keberlanjutan bisnis teknologi berbasis data. Ketika publik mulai mempertanyakan siapa yang mendengarkan, kapan, dan untuk tujuan apa, maka narasi “layanan gratis” menjadi semakin rapuh.
Kasus Google Assistant ini menegaskan satu hal penting: di era kecerdasan buatan dan perangkat pintar, privasi bukan lagi isu sampingan. Ia telah menjadi medan pertarungan utama antara inovasi, etika, dan keuntungan. Dan bagi Big Tech, pertarungan ini baru saja memasuki bab yang lebih mahal dan lebih serius.
