Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat memiliki tujuan untuk mempertahankan sikap tegas seperti pemerintahan Biden mengenai peraturan terhadap aset kripto.
Ia dilaporkan bekerja sama dengan Brian Deese dan Barat Ramamurti, yang merupakan dua penasihat ekonomi dari pemerintahan Biden yang amat menentang Clarity for Payment Stablecoins Act 2023, dengan alasan terlalu permisif.
Pilihan Harris pada penasihat ekonomi menunjukkan keinginannya untuk melanjutkan pendekatan regulasi kripto yang bertolak belakang dengan pemerintahan Biden, menurut Alex Thorn, Kepala Penelitian di Galaxy yang menulis dalam unggahannya di X pada 13 Agustus:
> “Bukti baru bahwa @KamalaHarris akan terus crackdown crypto. Dengan pilihan penasihatnya menunjukkan bahwa dia akan mempertahankan sikap permusuhan Biden terhadap kripto.”
Kamala Harris sedang mempersiapkan untuk mengungkapkan rencana mengenai agenda kebijakan ekonominya dalam pidato di pertengahan Agustus, yang dapat menawarkan kepada investor mengenai pendekatannya terhadap peraturan pada aset kripto.
Apakah Deese dan Ramamurti Merupakan Bagian dari “Operation Chokepoint 2.0?”
Pada bulan Maret 2023, sistem perbankan AS terpukul setelah keruntuhan tiba-tiba Silicon Valley Bank dan pembubaran sukarela Silvergate Bank. Signature Bank juga dipaksa untuk menutup operasi oleh regulator New York pada 12 Maret, dua hari setelah penyelesaian Silvergate Bank.
Runtuhnya tiga bank Amerika yang ramah kripto disebut “Operasi Chokepoint 2.0” oleh kapitalis venture crypto Nic Carter, yang melihatnya sebagai “tindakan terkoordinasi” untuk menghapuskan industri kripto dari Bank.
