Google Inc. resmi menyetujui pembayaran $24,5 juta untuk mengakhiri gugatan hukum Donald Trump terkait larangan akun YouTube miliknya pasca kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol Hill.
Kesepakatan ini mengakhiri sengketa panjang yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada Senin, sebanyak $22 juta dari dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan ballroom baru di Gedung Putih, proyek yang disebut dekat dengan hati Presiden AS itu.
Sisa dana akan dibagikan kepada sejumlah penggugat lain yang turut mendukung Trump dalam tuntutan ini.
Google menolak memberikan komentar resmi terkait penyelesaian ini.
Pola Penyelesaian Hukum Trump dengan Big Tech dan Media
Kasus ini bukan yang pertama kali Trump mencapai kesepakatan damai dengan perusahaan besar. Sejak kembali ke Gedung Putih pada November lalu, ia sukses menegosiasikan sejumlah penyelesaian bernilai jutaan dolar:
- Meta Platforms (Facebook): Membayar $25 juta pada Januari, dengan $22 juta dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan Trump, terkait gugatan suspensi akun pasca 6 Januari.
- Walt Disney Co.’s ABC News: Desember lalu sepakat membayar $15 juta untuk mendanai yayasan atau museum Trump, guna mengakhiri gugatan pencemaran nama baik.
- Twitter (X): Menyelesaikan kasus pada Februari. Meski detail tidak diungkap, laporan Wall Street Journal menyebut Elon Musk setuju membayar sekitar $10 juta.
- Paramount Global: Juli lalu membayar $16 juta untuk mengakhiri gugatan terkait pengeditan wawancara dengan Kamala Harris. Kesepakatan ini bahkan dianggap krusial untuk memperlancar merger Paramount–Skydance Media.
Isu Besar: Batasan Moderasi Konten vs. Kebebasan Berekspresi
Trump awalnya menuduh Google, Facebook, dan Twitter melakukan “sensor ilegal” yang melanggar hak kebebasan berbicara dengan memblokir akunnya. Namun, mayoritas pengadilan AS berulang kali menegaskan bahwa platform media sosial memiliki hak di bawah Amandemen Pertama untuk memoderasi konten sesuai kebijakan internal.
Meski ketiga platform akhirnya mencabut larangan terhadap akun Trump, langkah itu sudah terlambat. Mantan presiden AS tersebut telah beralih menggunakan Truth Social, platform media sosial yang ia dirikan sendiri.
Penyelesaian hukum ini memperlihatkan bagaimana Trump berhasil mengubah konflik politik menjadi leverage finansial, dengan memaksa raksasa teknologi dan media untuk berkompromi.
Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan besar: apakah kesepakatan bernilai jutaan dolar ini merupakan preseden berbahaya yang membuka ruang bagi elite politik untuk menekan perusahaan swasta, atau justru cerminan dari kekuatan negosiasi Trump di era “politik + bisnis”?
Google kini resmi menutup bab panjang sengketa dengan Trump lewat cek $24,5 juta. Tetapi, dinamika antara politik, media sosial, dan regulasi kebebasan berekspresi masih jauh dari kata selesai.
Wall Street dan Silicon Valley kini menunggu langkah selanjutnya: apakah Trump akan melanjutkan strategi serupa dengan perusahaan lain, atau fokus pada penguatan platformnya sendiri, Truth Social?
