David Sacks, “Crypto Czar” Gedung Putih, mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump tengah mengevaluasi pembentukan cadangan Bitcoin (BTC). Namun, pembelian Bitcoin oleh dana kekayaan negara AS akan dinilai secara terpisah.
Regulasi Kripto & Stablecoin
Sementara itu, pemerintahan Trump ingin mengakhiri ketidakpastian regulasi yang menyebabkan inovasi kripto berpindah ke luar negeri. Kelompok kerja ini akan bekerja sama dengan SEC untuk menyusun regulasi aset digital dan stablecoin.
Senator Tim Scott menargetkan regulasi stablecoin dalam 100 hari pertama, diikuti dengan reformasi struktur pasar. Sementara itu, Senator Bill Hagerty mengusulkan Clarity for Payment Stablecoins Act of 2024, yang mengatur penerbitan stablecoin dengan cadangan 1:1, audit wajib, larangan rehypothecation, serta kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang. RUU ini juga membebaskan stablecoin dari klasifikasi sekuritas dan memastikan dolar AS tetap dominan di pasar global.
Gugus Tugas Kripto SEC & Reformasi Regulasi
Di tengah dorongan regulasi yang lebih jelas, SEC meluncurkan gugus tugas kripto pertama yang dipimpin oleh Komisaris Hester Peirce, yang dikenal sebagai pendukung kebijakan pro-kripto. Gugus tugas ini dibentuk untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini menghambat pertumbuhan industri, sekaligus memastikan keseimbangan antara perlindungan investor dan inovasi.
Regulasi yang akan dirancang mencakup definisi sekuritas untuk aset kripto, aturan penawaran token, serta pengawasan terhadap layanan crypto-lending, staking, dan produk investasi berbasis kripto. Selain itu, gugus tugas ini juga akan menjalin kerja sama dengan regulator internasional guna menciptakan standar regulasi yang lebih harmonis.
Dengan langkah-langkah ini, AS mulai menunjukkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam regulasi aset digital. Kejelasan hukum diharapkan dapat mendorong inovasi di dalam negeri sekaligus memastikan stabilitas dan keamanan dalam ekosistem kripto global.
